Pjs Wako Bukittinggi Hadiri Rakor Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 se Sumbar

    Pjs Wako Bukittinggi Hadiri Rakor Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 se Sumbar
    Pjs Wako Bukittinggi Hadiri Rakor Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 se Sumbar

    Bukittinggi-Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam didampingi Kasat PolPP, Kabag Pemerintahan dan Sekretaris Kesbangpol Kota Bukittinggi hadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balaikota Pariaman, Selasa, 5 November 2024.

    Rapat koordinasi dengan tema “Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024, ” ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di Sumatera Barat, Kasubdit FKD & DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Saydiman M, S.STP, M.Si dan Plt. Kasubdit Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen Ditjen Polpum Kemendagri, Timotius, S.STP dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

    Plt Gubernur Sumatra Barat diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi, menyampaikan Pilkada 2024 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan serentak secara nasional. Di Sumatra Barat sendiri ada  pemilihan gubernur - wakil gubernur, 12 pemilihan bupati - wakil bupati dan 7 pemilihan wali kota - wakil wali kota.

    "Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada. Perlu deteksi dini dan pencegahan dini. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam mewujudkan kondisi trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada serentak ini.
    Dalam rakor ini, diperoleh kesepakatan dalam pembentukan Desk Pilkada diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh wakil ketua dari unsur TNI/Polri/Kejaksaan serta sekretaris/sekretariat dari Kesbangpol." pungkasnya.(**).

    bukittinggi sumatera-barat
    Linda Sari

    Linda Sari

    Artikel Sebelumnya

    Sosialisasi Erman Safar Sebut Program Program...

    Artikel Berikutnya

    Pjs Walikota Bukittinggi Lepas Peserta Jalan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Hendri Kampai: Hindari Terlalu Banyak Intervensi terhadap Kewenangan, Polri di Bawah Presiden Adalah Langkah Tepat
    Hendri Kampai: Utopia Indonesia, Irigasi Bagus dan Petani Bisa Panen Tiga Kali Dalam Setahun
    Ketua Dewan Nasional SETARA Institute : Polri di Bawah Presiden adalah Perintah Konstitusi RI
    Hendri Kampai: Utopia Indonesia, Visi Indonesia Emas Namun Uang Kuliah Semakin Tak Terjangkau
    Hendri Kampai: Pemimpin Sejati Meninggalkan 'Legacy', Bukan Janji, Apalagi Hutang

    Ikuti Kami